Sistem Pemilihan Legislatif Disebut Kembali ke Coblos Partai, Mahfud MD Minta Usut Kebocoran Putusan MK

- Pewarta

Senin, 29 Mei 2023 - 10:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Instagram.com/@mohmahfudmd)

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Instagram.com/@mohmahfudmd)

PERSDA.COM – Polisi dan Mahkamah Kontitusi (MK) diminta mengusut dugaan kebocoran informasi soal putusan terkait sistem Pemilihan Legislatif (Pileg).

Yuks, dukung promosi kota/kabupaten Anda di media online ini dengan bikin konten artikel dan cerita seputar sejarah, asal-usul kota, tempat wisata, kuliner tradisional, dan hal menarik lainnya. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Pasalnya, putusan MK yang belum dibacakan masih berstatus sebagai rahasia negara.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyampaikan lewat cuitan di akun Twitter resmi @mohmahfudmd, Minggu, 28 Mei 2023.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 ayat (2) UU Pemilu.

Terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.

Baca artikel menarik lainnya di sini: Putusan MK Bocor, Sistem Pemilu Legislatif Disebut akan Kembali ke Proporsional Tertutup atau Coblos Partai

Keenam orang yang menjadi pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II).

Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI).

Hanya satu fraksi yang menginginkan sistem pemilu proporsional tertutup yakni PDI Perjuangan.

Sementara 8 dari sembilan fraksi partai politik di DPR RI menyatakan menolak sistem pemilu proporsional tertutup.

Yakni Fraksi Golkar, Gerindra, Demokrat, NasDem, PAN, PKB, PPP dan PKS.

Sebelumnya, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengklaim mendapat informasi penting.

Yaitu terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK), sistem pemilu legislatif disebut akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

“Pagi ini saya mendapatkan informasi penting,” kata Denny Indrayana lewat cuitan di akun Twitternya @dennyindranaya, Minggu, 28 Mei 2023.

“Terlepas dari apa pun, putusan MK tak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Info dari Denny ini jadi preseden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara,” kata Mahfud MD.

Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tak jadi spekulasi yang mengandung fitnah,” kata Mahfud MD.

Portal berita ini menerima konten video dengan durasi maksimal 30 detik (ukuran dan format video untuk plaftform Youtube atau Dailymotion) dengan teks narasi maksimal 15 paragraf. Kirim lewat WA Center: 085315557788.

Mahfud MD bahkan mengatakan dirinya yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak berani bertanya kepada MK soal putusan yang belum dibacakan.

Mahfud MD juga mendesak MK mencari pihak yang membocorkan informasi tersebut.

Investor yang serius bisa mendapatkan 100% kepemilikan media online dengan nama domain super cantik ini. Silahkan ajukan penawaran harganya secara langsung kepada owner media ini lewat WhatsApp: 08557777888.

“Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengetokan palu vonis di sidang resmi dan terbuka.”

“Saya yang mantan Ketua MK saja tak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi.”

“MK harus selidiki sumber informasinya,” ujar Mahfud MD dalam cuitannya.***

Berita Terkait

Tak Hadiri Acara PKB, Begini Alasan Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto
Jabar Media Center Dukung Pilkada Jawa Barat 2024 untuk Menangkan Pilkada di Jawa Barat Lewat Publikasi
Masih Tunggu Penugasan dari PPP, Nama Sandiaga Uno Mulai Muncul di Bursa Pilkada Jawa Barat 2024
Pilgub Jakarta 2024, Partai Golkar Usulkan Kaesang Pangarep dan Jusuf Hamka Maju di Piĺkada DKI Jakarta
Airlangga Hartarto Tanggapi Wacana Duet Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep di Pilkada DKI Jakarta
Bamus Suku Betawi 1982 Usulkan 5 Nama Cagub atau Wagub DKI Jakarta, Salah Satunya Dailami Firdaus
PPP Jalin Komunikasi dengan Partai-partai Lain, PKB Sebut Sandiaga Uno Siap Jadi Calon Gubernur Jabar
Partai Gerindra Tanggapi Pernyataan PKS Soal Ditawari Koalisi untuk Posisi Cawagub Ridwan Kamil
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Sabtu, 22 Juni 2024 - 15:09 WIB

Polisi Tangkap Penyanyi Virgoun Mantan Istrì Inara Rusli Beri Tanggapan Lewat Akun Media Sosial

Selasa, 11 Juni 2024 - 15:35 WIB

Sejumlah Dokumen Terkait Kasus Dugaan Penggelapan oleh Suami Bunga Citra Lestari Disita Kepolisian

Sabtu, 20 April 2024 - 11:02 WIB

Kasus Siskaeee Dkk, Polda Metro Limpahkan Berkas 12 Orang Tersangka Produksi Film Porno ke Kejati DKI

Kamis, 28 Maret 2024 - 20:15 WIB

RunDown HeyFest! 2024: Menghadirkan Artis-Artis Ternama dalam Deretan Lineupnya

Jumat, 19 Januari 2024 - 17:05 WIB

Wish Project Mempersembahkan Acara Musical Evolution Intimate: Sounds Of Celebration – Weird Genius!

Minggu, 14 Januari 2024 - 15:50 WIB

Moon Fest 2.0 Umumkan Lineup Menggoda: NDX AKA, Gildcoutic, hingga Play In Sunday Band!

Jumat, 3 November 2023 - 01:19 WIB

Berikut, Rundown dan Line Up Acara Muda Mudi Fest 1.0: Siap-siap Bergoyang!

Sabtu, 7 Oktober 2023 - 09:56 WIB

Muda-Mudi Fest Bekasi 2023: Gelaran Musik dan Kreativitas yang Menggelegar!

Berita Terbaru