Sejarah dan Asal-usul PSI, Partai Pertama yang Usung Anak Bungsu Jokowi, Kaesang Jadi Calon Wali Kota Depok

HELLODEPOK.COM – Kini Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi perhatian usai memajang baliho bergambar Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi.

Perkembangan terbaru, Kaesang Pangarep sendiri memberi jawaban jelas terkait dukungan agar ia maju sebagai calon wali kota Depok.

“Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama,” kata Kaesang Pangerep dikutip dari video, Sabtu, 10 Juni 2023.

“Mohon dukungannya, merdeka!”
Pernyataan itu bisa ditonton dalam video berjudul “Klarikasi, Saya Buka Suara” di kanal YouTube Kaesang Pangarep by GK Hebat.

Berikut ini adalah asal usul dan sejarah PSI yang pertama kali mengusung Kaesang Pangarep, anak bungsu Presiden Jokowi menjadi Calon Wali Kota Depok.

Awal pembentukan partai ini berawal dari obrolan di sebuah kafe yang terletak di Bilangan, Jakarta Selatan pada akhir 2014.

Pertemuan tersebut dihadiri Raja Juli Antoni, mantan presenter televisi, Grace Natalie, dan Isyana Bagoes Oka, serta dua anak muda lainnya yang turut hadir.

Pertemuan dilakukan tidak terlepas dari fenomena terpilihnya Joko Widodo sebagai presiden pada Pilpres 2014.

Dalam pertemuan tersebut, didiskusikan soal reformasi partai politik hingga membuahkan keinginan mendirikan parpol itu tidak begitu saja terjadi.

Beberapa inisiator tersebut telah saling mengenal dan mempunyai cara pandang yang sama tentang situasi politik terkini.

Partai ini didirikan pada tanggal 16 November 2014 sesuai Akta Notaris Widyatmoko, S.H. Nomor 14 Tahun 2014.

Kemudian di tanggal yang sama, Dewan Pimpinan Pusat PSI (DPP PSI) mengajukan secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik.

Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM secara resmi meminta DPP PSI untuk melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Seluruh pengurus PSI di semua level kepemimpinan kemudian melengkapi syarat-syarat pembentukan partai ini guna memastikan PSI lolos verifikasi Kemenkumham yang diperkirakan akan berlangsung sekitar pertengahan 2016.

Pada akhirnya, dinyatakan resmi menjadi Badan Hukum setelah melalui verifikasi Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Oktober 2016.

Partai ini jadi satu-satunya Partai baru yang lolos seleksi badan hukum pasca Pilpres 2014.

Pada Pemilu 2019 Partai ini menjadi peserta pemilu dengan nomor urut 11.

Setelah resmi dinyatakan menjadi Parpol peserta Pemilu 2019, PSI langsung membuat terobosan dalam hal seleksi calon anggota legislatif.

Proses seleksi calon anggota legislatif digelar secara transparan, terbuka, dan disiarkan langsung di semua media sosial milik PSI.

Tujuannya, agar publik bisa mengetahui dan ikut menilai siapa calon-calon anggota legislatif yang bakal mewakili suara mereka di DPR RI dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebanyak 45 persen caleg PSI di Pemilu 2019 adalah perempuan, tertinggi di antara partai-partai lain. Ini jauh di atas syarat keterwakilan minimal perempuan yang hanya 30 persen.

PSI tidak memasang target khusus jumlah caleg perempuan yang harus diusung. Hal terpenting, caleg perempuan yang diusung PSI melebihi 30 persen sesuai yang disyaratkan oleh UU.

Upaya yang dilakukan PSI untuk memperbaiki sistem demokrasi adalah dengan menggelar konvensi untuk menjaring calon Kepala Daerah.

Pada Pilkada 2020 lalu, PSI menggelar konvensi Pilkada untuk Kota Surabaya dan Tangerang Selatan. Kedua kota itu dipilih karena PSI memiliki 1 Fraksi di sana.

Dalam seleksi terbuka ini, PSI mengundang tokoh-tokoh independen dan berintegritas untuk ikut menjadi panitia seleksi. Seleksi dalam format wawancara ini disiarkan secara langsung di media sosial.***